Shafaindonesia.com//Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat akhirnya turun ke jalan. Jumat (30/1/2026), LAPSI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menagih komitmen penegak hukum dalam mengusut tuntas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat senilai hampir Rp1,9 miliar yang hingga kini tidak jelas rimbanya.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan publik atas lemahnya tindak lanjut terhadap laporan resmi yang sebelumnya telah disampaikan LAPSI ke Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejati Sumsel. Massa aksi menilai, temuan BPK yang nilainya fantastis itu terkesan dibiarkan mengendap tanpa kejelasan.
Ketua LAPSI Kabupaten Lahat, Khoiri, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024/2025, terdapat aset kendaraan dinas senilai Rp1.982.995.075,00 yang tidak dapat dihadirkan saat pemeriksaan fisik dan dicatat tanpa keterangan yang memadai. Kondisi tersebut membuat keberadaan dan kewajaran aset tidak dapat diyakini.
“Nilainya hampir Rp2 miliar. Ini bukan uang receh. Kalau aset negara tidak bisa dihadirkan dan tidak jelas keberadaannya, pertanyaannya sederhana: ke mana kendaraan itu? Siapa yang bertanggung jawab?” tegas Khoiri dengan nada keras.
Menurut LAPSI, persoalan ini tidak bisa lagi ditutup dengan alasan kesalahan administrasi. Ketidakjelasan aset daerah justru mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan yang berujung pada kerugian keuangan negara.
Dalam aksi tersebut, perwakilan LAPSI diterima langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Ibu Vanny. Kepada pihak Kejati, LAPSI secara tegas mendesak agar laporan yang telah masuk tidak sekadar menjadi tumpukan berkas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata.
“Kami datang bukan untuk seremonial. Kami ingin memastikan Kejati Sumsel berdiri di pihak kepentingan publik, bukan membiarkan kasus ini menguap begitu saja,” ujar Khoiri.
Sejumlah tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut, mulai dari pengawalan serius atas laporan dugaan penyimpangan aset kendaraan dinas, pemeriksaan terhadap pengelola aset daerah dan pihak terkait, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara.
LAPSI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan kembali turun ke jalan apabila penanganannya dinilai lamban atau tidak transparan.
“Aset negara itu amanah. Kalau dibiarkan hilang tanpa kejelasan, sama saja negara dipermainkan,” pungkas Khoiri.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Lahat maupun instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai temuan BPK dan tuntutan yang disuarakan LAPSI.
Reporter Herawan