Empat Lawang, Shafaindonesia.com – Rapat Distribusi Blangko Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor digelar dengan nuansa serius dan penuh komitmen di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (27/4/2026).
Agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah konkret pemerintah daerah dalam membenahi sistem pendataan kendaraan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya optimal.Di balik rapat tersebut, tersimpan misi besar: memastikan setiap kendaraan bermotor tercatat secara akurat, menutup celah kebocoran data, sekaligus memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri, AP., M.M., yang menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan, tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran.
“Validasi data kendaraan bermotor bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut optimalisasi pendapatan daerah dan bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegasnya.
Rapat ini turut dihadiri jajaran penting, mulai dari Asisten I, Kepala Bappeda, Kepala DPMD, Kepala BPKAD, Kepala UPTD PPD wilayah Empat Lawang, Kabag Tapem, seluruh camat, hingga Ketua Forum Kepala Desa se-kabupaten.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa pembenahan data bukan pekerjaan satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama.Melalui distribusi blangko verifikasi dan validasi, pemerintah berharap proses pendataan di lapangan dapat berjalan lebih sistematis, transparan, dan terukur.
Setiap data yang dihimpun diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil, bukan sekadar angka administratif.Lebih jauh, langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemkab Empat Lawang dalam menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Sebab, data yang valid akan berbanding lurus dengan meningkatnya potensi pendapatan daerah, yang pada akhirnya kembali untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa tertib administrasi bukan lagi sekadar slogan, melainkan gerakan bersama menuju Empat Lawang yang lebih tertata, maju, dan berdaya saing.