SHAFAINDONESIA.COM//LAMPUNG BARAT – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah satuan pendidikan di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan dari wali murid.
Pasalnya, paket makanan yang diterima peserta didik pada Selasa (10/3/2026) dinilai jauh dari harapan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, peserta didik tingkat PAUD dan Sekolah Dasar Negeri menerima paket makanan berupa kue dan satu buah jeruk. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari sejumlah orang tua siswa terkait kecukupan gizi serta kesesuaian dengan anggaran program.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa jenis kue yang diberikan merupakan kue yang umum dijual di pasar dengan harga relatif murah.
“Jenis kue seperti itu biasanya dijual di pasar dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kalau ditambah jeruk saja, rasanya jauh dari harapan untuk program dengan anggaran sampai Rp.8.000, – per porsi,” ujarnya kepada media ini.
Diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menangani pelaksanaan program tersebut dikelola oleh seorang pengelola bernama Rizki, dengan lokasi operasional di kawasan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit.
Merujuk pada ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, alokasi anggaran MBG untuk PAUD dan siswa SD kelas 1–3 sebesar Rp.8.000, – per porsi untuk bahan makanan, sedangkan siswa SD kelas 4–6 sebesar Rp.10.000, – per porsi. Selain itu terdapat tambahan Rp.3.000,- per porsi untuk operasional dan Rp.2.000,- per porsi untuk fasilitas.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh sumber lain yang mengaku berasal dari salah satu sekolah dasar di wilayah tersebut.
“MBG di SD negeri hari ini seperti itu, harapannya pemerintah daerah dan pusat juga melihat kondisi ini,” ungkap sumber tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang sebagai upaya pemenuhan gizi bagi peserta didik guna mendukung pertumbuhan serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah.
Karena itu, sejumlah pihak berharap pengelola program dapat segera melakukan evaluasi dan klarifikasi terkait komposisi menu yang diberikan kepada siswa, agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG, sekolah terkait, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan yang disampaikan para wali murid.
Media ini masih membuka ruang konfirmasi bagi pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Tim)