Shafaindonesia.com//Pagaralam, Sumatera Selatan – Menumpuknya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah dinas strategis Pemerintah Kota Pagaralam menuai sorotan tajam. Ketua DPC AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia) Kota Pagaralam, Bahtum Alfian, S.H, mempertanyakan keseriusan Wali Kota Pagaralam dalam memperkuat kepemimpinan birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Bahtum menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional. Pasalnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital hingga kini masih dipimpin oleh pejabat berstatus Plt dengan kewenangan terbatas.
“Plt itu sifatnya sementara, tapi di Pagaralam justru seolah dinormalisasi. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut komitmen kepemimpinan,” tegas Bahtum kepada wartawan, Rabu malam (11/2/2026).
Ia mencatat, sejumlah OPD strategis yang belum memiliki pejabat definitif eselon II antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Koperasi, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta RSUD Besemah.
Menurut Bahtum, dinas-dinas tersebut merupakan tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, tata ruang, transportasi, hingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa maksimal jika dinas vital tidak memiliki nahkoda dengan kewenangan penuh? Ini bukan soal jabatan, tapi menyangkut hak-hak dasar masyarakat Kota Pagaralam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahtum menilai kekosongan jabatan struktural ini berpotensi menimbulkan risiko serius dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya kepastian tanggung jawab dan keterbatasan kewenangan Plt membuka ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran, yang rawan memicu maladministrasi hingga praktik korupsi.
“Ketika tanggung jawab tidak jelas dan kewenangan terbatas, pengawasan menjadi lemah. Ini situasi berbahaya dan rawan disalahgunakan,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, AKPERSI mendesak Wali Kota Pagaralam agar segera mengambil langkah tegas dan transparan dengan mengisi jabatan eselon II secara definitif melalui mekanisme yang profesional, objektif, dan berbasis meritokrasi.
Bahtum menegaskan, pengisian jabatan harus mengedepankan integritas, kompetensi, serta rekam jejak, bukan kepentingan politik maupun kompromi kekuasaan.
“Jika Wali Kota serius memimpin, maka birokrasi pelayanan publik harus diperkuat. Jangan biarkan Plt menumpuk di dinas strategis sementara rakyat menunggu pelayanan yang pasti,” pungkasnya.
Sebagai lembaga kontrol sosial, AKPERSI memastikan akan terus mengawal persoalan ini serta mendorong keterlibatan publik agar Pemerintah Kota Pagaralam bertanggung jawab membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada kepentingan warga.
Tim/red
Editor: Doc AKPERSI Pagar Alam