SHAFAINDONESIA.COM//EMPAT LAWANG – Langkah preventif Polsek Pendopo dalam menekan angka kejahatan jalanan (begal) di wilayah hukumnya justru menuai polemik di media sosial. Sebuah video yang viral di sejumlah platform digital dinilai membangun opini negatif dengan menyudutkan aparat kepolisian, meskipun kegiatan tersebut merupakan prosedur rutin dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Video yang dipublikasikan oleh seorang konten kreator mempertanyakan lokasi penugasan personel kepolisian di kawasan Tikungan Manggilan, perbatasan Desa Gunung Merasa Baru dan Desa Manggilan. Narasi yang dibangun dinilai tidak utuh dan cenderung menggiring persepsi publik bahwa aparat bertindak tidak profesional.
Camat dan Kades: Narasi Menyesatkan dan Berpotensi Merusak Kepercayaan Publik
Menanggapi viralnya video tersebut, Camat Pendopo bersama sejumlah Kepala Desa dan tokoh masyarakat menyatakan keprihatinan mendalam. Mereka menilai dokumentasi kegiatan aparat dengan narasi tidak tepat berpotensi menciptakan kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Upaya pencegahan kejahatan itu tidak bisa dilihat secara sepihak. Aparat bekerja berdasarkan analisis kerawanan dan data kriminal, bukan asal menentukan lokasi,” tegas salah satu Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya.
Polsek Tegaskan: Penempatan Personel Berdasarkan Data dan Analisis Kriminal
Kapolsek Pendopo, Iptu Alisyahbana Harahap, SH, melalui Kanit Reskrim Ipda Yandri Ismir, S.Kom., M.H., menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (09/02/2026) sepenuhnya sesuai prosedur dan berbasis analisis intelijen serta laporan masyarakat.
Ia memaparkan tiga dasar utama pemilihan lokasi pengamanan:
Titik Rawan Kriminalitas
Lokasi tersebut kerap dijadikan tempat berkumpul terduga pelaku kejahatan berdasarkan informasi warga.
Jalur Strategis Pelarian
Tikungan Manggilan merupakan jalur tembus menuju wilayah Kepiul, yang sering dimanfaatkan sebagai rute pelarian pascakejahatan.
Data Laporan Polisi
Tercatat sekitar 16 laporan kepolisian terkait tindak pidana yang terjadi di kawasan tersebut.
“Penempatan personel bukan keputusan subjektif, melainkan hasil pemetaan kerawanan wilayah. Tujuan utama kami murni untuk melindungi masyarakat,” tegas Ipda Yandri.
Tokoh Masyarakat: Jangan Korbankan Keamanan Demi Sensasi Konten
Dukungan terhadap langkah Polsek Pendopo mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat. Mereka meminta aparat tetap konsisten menjalankan tugas, tanpa terpengaruh tekanan opini media sosial.
Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha lokal, Sahidan Jauhari, menegaskan bahwa keamanan warga jauh lebih penting dibandingkan sensasi konten digital.
“Kami mendukung penuh aparat. Jangan sampai upaya menjaga keamanan dikaburkan oleh konten yang tidak memahami situasi lapangan. Keamanan masyarakat jauh lebih penting daripada popularitas di media sosial,” tegasnya.
Fenomena Konten Viral: Antara Kontrol Sosial dan Distorsi Fakta
Kasus ini kembali menyoroti dilema era digital, di mana fungsi kontrol sosial media kerap berbenturan dengan potensi distorsi fakta. Dokumentasi publik sejatinya dapat menjadi sarana transparansi, namun tanpa verifikasi dan narasi berimbang, justru berisiko menimbulkan misinformasi dan delegitimasi institusi.
Masyarakat diimbau lebih bijak dalam memproduksi dan menyebarkan konten, terutama yang menyangkut tugas aparat dan stabilitas keamanan daerah.
saroni